Pihak Desa Tak Tahu Peruntukkannya

Eks Pabrik Gula Kalibagor bakal difungsikan lagi. Di depan gudang gula sudah terpasang papan pengumuman mengenai izin lingkungan rencana usaha dan kegiatan oleh PT Tribara Cipta Graha melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH). Meski sudah memasang papan pengumuman, ternyata tidak ada laporan yang masuk ke BLH mengenai izin lingkungan dari PT Tribatra Cipta Graha.
“Kami belum menerima izin terkait bekas pabrik yang akan difungsikan kembali,” jelas Humas BLH Kabupaten Banyumas, Subarkah Setyanegara.
Menurut dia, pihaknya akan memberikan izin setelah ada rekomendasi dari BPPMPP. Namun sejauh ini belum ada rekomendasi yang diberikan BPMPP. “Belum ada rekomendasi, jadi kami tidak mengeluarkan izin apapun,” ujarnya.
Sekertaris BPMPP, Agus Nur Hadi mengatakan, pihaknya juga belum menerima pengajuan terkait izin eks Pabrik Gula Kalibagor.”Belu

m ada pengajuan izin,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Desa Kalibagor Tjiptadi mengatakan, terkait rencana pembangunan pihak desa belum mengetahui secara pasti akan dibangun seperti apa. “Kami belum mengetahui secara pasti, bekas pabrik itu mau buat apa,” jelasnya.
Namun dia mengakui, PT Tribara Cipta Graha sudah mensosialisasikan kepada warga desa yang berada di sebelah timur eks pabrik terkait akan difungsikannya kembali pabrik gula.
“Sekitar dua bulan yang lalu sudah dikoordinasikan, namun untuk apa warga tidak begitu paham. Cuma dijelaskan akan difungsikan kembali,” ujarnya.
Namun setelah koordinasi, PT Tribara Cipta Graha tidak melakukan tindak lanjut sehingga bangunan tetap mangkrak. Padahal warga menyambut baik rencana tersebut.
Ditambahkan Tjiptadi, pihak kecamatan juga sudah memberikan surat imbauan kepada pengelola untuk membersihkan lokasi. Bahkan imbauan tersebut sudah dilakukan beberapa kali. Namun sepertinya imbauan tersebut diindahkan sehingga sampai saat ini kondisi bangunan tetap terbengkalai.
“Dulu menjelang perayaan Agustusan sudah dilayangkan surat imbauan dari kecamatan, untuk pelaburan dan dibersihkan. Namun tidak ditindaklanjuti,” katanya. (ida/sus)

http://www. radarbanyumas .co .id/pihak-desa-tak-tahu-peruntukkannya/

Tingkat Kasus di Purwokerto Tinggi

Pada tahun 2014, Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto sudah melakukan penyidikan lima kasus korupsi. Dua di antaranya sudah masuk penuntutan dan putusan, sedang tiga perkara masih penyidikan dan akan masuk penuntutan.
Dengan banyaknya kasus korupsi yang ditangani Kejari, Jaksa Agung HM Prasetyo menilai Purwokerto memiliki tingkat kasus tinggi. Untuk itu Prasetyo mengimbau pada Kejari untuk bisa bersikap profesional.
“Tentu harus profesional dalam menindak semua kasus yang ada,” kata Prasetyo saat melakukan kunjungan ke Kejari Purwokerto, Jumat (12/12).
Dari lima kasus korupsi yang sedang ditangani, salah satunya masalah perizinan toko modern Indomaret. Kasus ini menyeret para pejabat Pemkab Banyumas. “Siapapun yang terlibat harus tindak tegas. Entah bupati atau wakil bupati atau siapapun itu. Karena ini merupakan kewajiban dari kejaksaan,” tegasnya.
Kedatangan Prasetyo ke Kejari Purwokerto merupakan kunjungan biasa, tidak ada keperluan khusus. Sebelumnya, rombongan Jaksa Agung dan Kejati melakukan kunjungan ke Cilacap dan Nusakambangan. “Tidak ada kunjungan khusus, tadi (kemarin, red) habis dari Nusakambangan mengunjungi lapas,” katanya.
Rombongan Jaksa Agung tiba di Kejari sekitar pukul 17.00 dan langsung disambut Kepala Kejari Purwokerto Masyrobi SH MH dan seluruh jajarannya. Prasetyo pun melakukan sidak di Bagian Pidana Umum.
“Sempat ke Bagian Pidum tapi tidak ke Bagian Pidsus. Selebihnya ya obrolan biasa,” kata Kasi Intelejen Kejari Purwokerto, Abdul Rasyid. (min/sus)

http://www. radarbanyumas. co. id/

tingkat-kasus-di-purwokerto-tinggi/

Komjen BG Praperadilankan KPK, Prof Hibnu UNSOED: Polri Harus Belajar Hukum Lagi

Komjen BG Praperadilankan KPK, Prof Hibnu UNSOED: Polri Harus Belajar Hukum Lagi .Komjen Budi Gunawan mempraperadilankan KPK atas status tersangka yang disematkan kepadanya. Hal ini menandakan Polri tidak memahami hukum acara pidana dengan baik.

"Sudah dilayangkan kemarin," kata Kepala Divisi Pembinaan Hukum Irjen Moechgiyarto, saat dihubungi detikcom, Selasa (20/1/2015).

Praperadilan nantinya akan menguji sah tidaknya penetapan status tersangka yang dilabelkan KPK kepada Komjen Budi Gunawan.

"Nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa," kata mantan Kapolda NTB dan lulusan terbaik Akpol 1986 ini.

Divisi Binkum merupakan divisi yang diamanati oleh Polri untuk memberikan pengawalan hukum bagi Komjen Budi. Sesuai dengan ucapan Kapolri Jenderal Sutarman sebelum diberhentikan dengan hormat.

"Ini bukan ranah praperadilan. Ini menunjukkan Polri harus belajar hukum lagi," kata Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho saat berbincang dengan detikcom, Minggu (1/2/2015).

Ahli hukum pidana itu meyakini jika dalam benak Polri tahu jika praperadilan bukanlah objek gugatan praperadilan. Hibnu menilai langkap BG hanya untuk mengulur-ulur waktu dan politis belaka.

"Praperadilan itu bukan wewenang praperadilan, bisa diketawai orang nanti," ujar Hibnu.

Pimpinan PN Jaksel telah menunjuk hakim Sarpin Rizaldi akan menjadi hakim tunggal yang memimpin sidang tersebut. Dalam catatan ICW, ia sedikitnya telah memutus 3 perkara kontroversial dan menurut KY, Sarpin telah 8 kali dilaporkan terkait aduan suap.

"Pasti gugatannya ditolak. Pasti itu," cetus Hibnu.

http://news. detik. com/read/2015/02/01/113532/2820242/10/komjen-bg-praperadilankan-kpk-prof-hibnu-polri-harus-belajar-hukum-lagi

Jalan Ambles, Lalin ke Bandung Lamban

Jalan di Grumbul Kalibeber Desa Damakradenan yang menghubungkan lalu-lintas kendaraan dari Purwokerto - Bandung lewat Gumelar, ambles. Akibatnya,lalu-lintas kendaraan khususnya roda empat, lamban. Amblesnya jalan tersebut selebar sekitar separo badan jalan. Agar kondisi tanah yang ambles tidak makin melebar, warga sekitar gotong royong menimbun dengan batu kapur, Minggu (01/02/2015).

Menurut Darsidi (40), sopir mobil travel jurusan Purwokerto - Bandung PP mengaku sedih dengan kerusakan separo lebih badan jalan disitu. "Pertama kali ambles bagian pinggir saat hujan besar turun. Saya masih lewat situ kalau mau
ke Bandung dari Purwokerto atau sebaliknya. Tetapi amblesnya jalan makin lama makin melebar. Sekarang tinggal 40 persen yang dapat dilalui kendaraan. Kalau hujan sekarang tak berani lewat, dan memilih jalur umum, yakni lewat Wangon.

Ketua RT 5/ RW 3 Grumbul Kalibeber, Darmakeradenan, Sarnoto mengharap agar pemerintah kabupaten Banyumas, segera turun tangan. Hal ini agar tidak terjadi kerusakan lebih parah lagi. (Ero)

http:// krjogja. com/read/246935/jalan-ambles-lalin-ke-bandung-lamban.kr

2018, Semua Desa Harus Bisa Nikmati Air Bersih

Pemkab Banyumas menagrgetkan tahun 2018, seluruh wilayah desa dan kelurahan di kabupaten tersebut harus sudah bisa menikmati akses air minum bersih, tidak hanya dari PDAM. Sementara kondisi kantong daerah kumuh di wilayah perkotaan, saat ini terperakan masih sekitar 6,33 persen atau berada di area seluas sekitar 70 hektare.

Bupati Achmad Husein, meminta secara khusus semua SKPD terkait harus bisa menuntaskan hal tersebut.

“Khusus untuk air bersih, saya minta tahun 2018 maksimal 100 persen semua wilayah harus sudah bisa menikmati. Saya akan kawal seperti apa perencanaan, penyiapan anggaran, tahapan yang dijalanakan dan setiap tahapan harus dilaporkan ke saya,” kata Husein saat memberikan pengarahan dalam lokakarya Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Untuk Pencapaian Target Universal Access Tahun 2019 100 – 0 – 100, di Pendapa Sipanji, Selasa (20/1).

Menurutnya, jika sampai tahun 2014 ini, cakupan wilayah yang sudah bisa menikmati air bersih baru sekitar 59,60 persen, maka selama  4 tahun ke depan, kekurangan sekitar 40,40 persen harus bisa direalisasikan dengan progres yang jelas tiap tahunnya. Tiap tahun harus bisa tertangani sekitar 8,08 persen.

“Jika di satu desa tersebut memang tidak ada sumber mata air, maka harus bisa ditemukan solusinya, begitu pula bila di daerah tersebut ada aliran sungai, namun kondisi airnya jelek, maka harus bisa ditemukan treatment yang tepat agar airnya bisa untuk minum,” katanya mengilustrasikan.

Terkait dengan kondisi wilayah yang masih ada kantong pemukiman kumuh sekitar 6.33 persen atau 70 ha, Bupati meminta agar SKPD terkait membuat pemetaan rencana penanganan per kawasan atau lokasi, Misalnya dilokalisasi menjadi 10 lokasi daerah penanganan. Minimal dalam satu tahun sudah ada penyelesaian penanmganan sekitar 1, 266 persen.

(Agus Wahyudi/CN39/SM Network)
2018, all villages should be able to Enjoy clean water

Banyumas District Government menagrgetkan year 2018, the whole area of the village and village in the county should be able to enjoy access to clean drinking water, not only from the TAPS. While the condition of the bags of slums in urban areas, currently terperakan still around 6,33 percent or are in an area of about 70 hectares.

Regent Achmad Husein, requesting in particular all SEGWAY related should be able to complete it.

"Especially for clean water, could I have a maximum of 100 percent 2018 all regions should be able to enjoy. I will watch what sort of planning, budget preparation, dijalanakan stages and each stage has to be reported to me, "said Husein when giving direction in Regional action plan workshop (RAD) field of drinking water and environmental health for the achievement of Universal Access targets to the year 2019 100 – 0 – 100, in Sipanji, Pendapa Tuesday (20/1).

According to him, if until 2014, the coverage territory can enjoy clean water just about 59,60 percent, then for 4 years into the future, lacks approximately 40,40 percent must be realized with clear progress each year. Each year should be handled approximately 8,08 percent.

"If in one of the villages there is no source of water, then it should be able to find the solution, so, if in the area there is the flow of the River, but the water is bad, then the condition should be found so that proper treatment can be water to drink," he illustrates.

Related to the conditions of the region there are still pockets of slums around the 6.33 percent or 70 ha, the Governors asked that SEGWAY related makes mapping plans for handling per region or location, such as localized into ten regional locations handling. At least in one year there was already a settlement of approximately 1 penanmganan, 266 percent.

Harga Premium Naik Rp 100, Warga Kaget

Kenaikan Pember­lakuan harga premium bersubsidi oleh sejumlah SPBU di Banyumas menjadi Rp 6.700 cukup mengagetkan pembeli premium. Pasalnya harga tersebut selisih seratus rupiah, setelah pemerintah menurunkan kembali harga premium dari Rp 7.600 menjadi Rp 6.600.

Warga Cikawung, Pekuncen, Imam T (50) mengaku sempat berdebat dengan petugas SPBU Ajibarang akibat selisih harga premium bersubsidi Rp 100. Ia mengaku belum mengetahui dasar tentang perubahan dan kenaikan harga premium bersubsidi menjadi Rp 6.700 tersebut.

“Kami belum mengetahui kenapa harga yang ditetapkan itu berbeda dengan selisih Rp 100. Padahal beberapa hari sebelumnya pemerintah telah menetapkan harga Rp 6.600. Ini kan menjadi membingungkan sekaligus mengagetkan masyarakat,” katanya.

Penarik ojek Ajibarang, Wawan (30) juga mengaku kaget dengan perbedaan harga premium yang ditetapkan pemerintah tersebut. Ia pun belum tahu tentang kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pihak Pertamina tentang kenaikan harga premium tersebut. Apalagi keputusan itu berlaku bagi wilayah Jawa dan Madura.

“Kami belum tahu secara persis apa itu penetapan harga yang ditetapkan per wilayah. Yang kami tahu kalau pemerintah pusat sudah menetapkan harga seperti ini ya berlaku untuk semua. Kalau beda-beda ini malah justru membingungkan, jangan-jangan besok naik lagi,” katanya.

Pantauan Suara Merdeka di SPBU Ajibarang dan SPBU Karangkemiri Pekuncen, pihak SPBU telah memasang harga premium secara jelas di meteran pompa ataupun papan harga digital yang ada. Namun ternyata tak semua warga melihat dengan jelas perubahan ataupun selisih harga tersebut.

Belum Mengetahui

Pengendara sepeda motor asal Bantarsoka, Purwokerto, Sulaiman Saleh mengaku belum mengetahui terkait kenaikan harga premium bersubsidi menjadi Rp 6.700 tersebut. Apalagi sebagaimana diumumkan pemerintah pusat harga premium bersubsidi  turun dari Rp 7.600 menjadi Rp 6.600.

“Kami belum tahu tentang hal tersebut, apalagi saat mengisi premium saya tak lihat dengan seksama meteran pompa bensin tersebut. Memang membingungkan apalagi tak ada pengumuman jelas bagi kami sebagai konsumen,” jelasnya.

Sementara itu External Relations Pertamina Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Robert MV Dumatubun mengatakan harga BBM solar seragam Rp 6.400 per liter di seluruh Indonesia sejak 19 Januari 2015 pukul 00.00. Pasalnya pemerintah memberikan subsidi tetap untuk solar senilai Rp 1.000/liter. Namun untuk premium yang sudah tidak disubsidi pemerintah akan ada tiga harga yaitu, di luar Jawa Madura Bali (Jamali), adalah Rp 6.600 per liter, Jawa Madura Rp 6.700 per liter dan Bali adalah Rp 7.000 per liter.

“Karena termasuk katergori BBM Umum untuk wilayah  Jawa Madura Bali maka badan usaha dimungkinkan untuk memperoleh margin 5-10 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dengan harga tersebut di atas maka margin pertamina masih di bawah lima persen,” jelasnya.

Premium di luar Jamali kata Robert, merupakan BBM penugasan ditetapkan sebesar Rp 6.600. Dengan harga ini, tentunya margin pertamina lebih rendah  atau kurang dari dua persen. Hal ini sebagai komitmen Pertamina mendukung pemerintah meringankan beban masyarakat di luar Jamali yang tingkat daya belinya relatif lebih rendah. Adapun, di Bali lebih tinggi karena nilai PBBKB yang ditetapkan oleh daerah setempat lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, yaitu 10 persen

“Kebijakan harga BBM bersubsidi sejak 1 Januari 2015 memang akan mengikuti pola pergerakan harga minyak dunia. Apabila harga turun, akan turun dan apabila harga naik juga akan ikut naik. Namun, untuk kebijakan harga ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Pertamina selaku badan usaha bertugas mendistribusikan sekaligus menjaga kelangsungan pasokan kepada masyarakat,” tegas Robert.(K37, H60-14)

Premium price Rose Rp 100, residents Shocked

The increase of subsidized premium prices by the enactment of a number of GAS STATIONS in Banyumas to Rp 6700 simply startle the buyer's premium. Because the price difference between a hundred dollars, after the Government lowered the return premium price from Rp to Rp 6,600 7.600.

The citizens of Cikawung, Priest, Pekuncen T (50) claimed he argued with GAS STATION attendants Ajibarang due to price difference subsidized premium Rp 100. He admitted to not knowing the basics about change and rising prices of subsidized premium to Rp the 6700.

"We don't know why it's different price set by Rp 100. But a few days earlier the Government had set the price of Rp 6,600. It's been confusing at once startle people, "he said.

Towing taxi Ajibarang, Wawan (30) also claimed to be shocked by the difference in price the Government set premium. He did not know about government policy given to the increase in the price of Pertamina's premium. Moreover, that decision applies to areas of Java and Madura.

"We don't yet know precisely what it is that pricing is assigned per region. We know that the Central Government has set price as this applies to all. If this difference is different-in fact quite confusing, don't-don't go up again tomorrow, "he said.

The radar of Suara Merdeka in GAS STATIONS and GAS STATIONS Karangkemiri Pekuncen Ajibarang, the GAS STATIONS have put a premium price is clearly in the meter or pump price of existing digital Board. But it turns out not all citizens see clearly the price difference or change.

Yet Knowing

American biker Bantarsoka, Purwokerto, Sulaiman Saleh confessed to not knowing the subsidized premium price increases related to Rp the 6700. Moreover, as announced the Central Government subsidized premium prices down from Rp to Rp 6,600 7.600.

"We don't yet know about these things, let alone when you're filling the premium I don't see carefully metered pump the gasoline. Confusing indeed let alone no clear announcement for us as consumers, "he explained.

In the meantime External Relations Pertamina Central Java and Yogyakarta, Robert MV Dumatubun said the price hike of diesel 6400 Usd per liter uniform throughout Indonesia since 19 January 2015 00.00. Because the Government provides subsidies remain for diesel fuel valued at Rp 1,000/liter. But that was not for premium subsidized government there will be three prices that is, outside of Java, Madura, Bali (Jamali), is $ 6,600 per liter, the Jawa 6,700 Rupiah per liter of Madura and Bali is Rp 7,000 per liter.

"Because it includes FUEL katergori common to the region of Java Island, Bali business entity then it is possible to obtain a margin of 5-10 percent according to applicable provisions. However, with the price above the margin of the pertamina still below five percent, "he said.

Premium outside Jamali said Robert, an assignment set FUEL Rp 6,600. At this price, would lower or pertamina margin less than two percent. This commitment to support the Government of Pertamina as a burden of society outside the purchasing power level Jamali is relatively lower. Now, in Bali is higher because the value of PBBKB set by regional higher compared to other areas, i.e. 10 per cent

"Subsidized fuel prices Policy since January 1, 2015 will indeed follow the pattern of the movement of world oil prices. If the price goes down, it will go down, and if the price rises will also join up. However, for this price policy fully into the authority of the Government. Pertamina as a business entity in charge of distributing the continuity of supply while keeping to the community, "stated Robert.(K37, H60-14)

379 Mahasiswa Unsoed KKN di Purbalingga

 Sebanyak 379 mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di Kabupaten Purbalingga. Dari jumlah tersebut, mereka akan ditempatkan di empat kecamatan dan 40 desa.

Untuk wilayah Kecamatan Rembang 112 mahasiswa, Karanganyar 55 mahasiswa, Kertanegara 113 mahasiswa dan Karangmoncol 103 mahasiswa.

“Waktu pelaksanaannya selama 36 hari yang dimulai dari tanggal 20 Januari hingga 24 Pebruari 2015,” kata Koordinator Tim Pembina KKN Posdaya Unsoed Kabupaten Purbalingga, Setiyadi di Pendapa Dipokusumo, Selasa (20/1).

Sebelum diterjunkan untuk KKN di desa-desa, mahasiswa sudah diberi pembekalan berupa arah pembangunan daerah, serta gambaran umum Kabupaten Purbalingga dari Bappeda, Dinkes dan Bapermasdes.

Wakil Rektor I Unsoed Purwokerto Masyedi mengatakan, KKN merupakan kegiatan intrakurikuler yang wajib diikuti mahasiswa bagi mahasiswa S1 di Unsoed.

Selain itu, mahasiswa bersama masyarakat agar saat KKN dapat memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia ( SDM) setempat. Sehingga dengan pelaksanaan KKN ini diharapkan ada beberapa tujuan yang akan dicapai bersama.

“Paling tidak bagi mahasiswa sendiri bisa meningkatkan empati terhadap masyarakat, selanjutnya dapat melatih menjadi motivator, dinamisator, inovator, maupun fasilitator,” katanya.

Sedangkan manfaatnya bagi masyarakat dan pemkab, dengan adanya kegiatan KKN bisa meningkatkan kualitas SDM, menumbuhkan  kesadaran masyarakat mandiri maupun menggali potensi swadaya masyarakat.

Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto, berpesan agar mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat tentang semua potensi yang ada di Purbalingga.

(Ryan Rachman/ CN33/ SM Network)

379 Students Unsoed KKN in Purbalingga

As much as 379 students of the University of General Soedirman (Unsoed) Purwokerto follow Lectures real work (CCN), post Family Empowerment (Posdaya) in Purbalingga. Of that number, they will be placed in four districts and 40 villages.

For the subdistrict of Rembang 112 students, Karanganyar 55 students, Kertanegara 113 students and Karangmoncol 103 students.

"The time of its implementation during the 36 days that start from 20 January to 24 February 2015," said Team Coordinator of Coach CCN Posdaya Unsoed Purbalingga Setiyadi Pendapa Dipokusumo, on Tuesday (20/1).

Before the pitch to CCN in villages, students were given a supply of the regional development direction, as well as a general overview, the Bappeda of Purbalingga Regency Health Office and Bapermasdes.

Vice Rector I Unsoed Purwokerto Masyedi said, CCN is an activity which is mandatory for intrakurikuler students for undergraduate students at Unsoed.

In addition, students with the community so that when CCN can benefit from natural resources (SDA) and human resources (HR) area. So with the implementation of the CCN is expected there was some purpose to be accomplished together.

"At least for the students themselves could increase the empathy to society, then it can be trained into a motivator, dinamisator, innovators, as well as the Facilitator," he said.

While the benefits for the community and District Government, with the activities of the CCN could improve the quality of HUMAN RESOURCES, cultivate awareness of self and delves into the potential of NGOs.

Regent Sukento Marhaendrianto Rido Purbalingga, told his students to be able to educate people about all the potential that exists in Purbalingga.

(Ryan Rachman/CN33/BC Network)